Liputan GKM Government Financial Statistic (GFS) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, kanwildjpbn-maluku.net - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, IBG Kartika Manuaba, hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, memberikan arahan tentang konsepsi dan penerapan statistik keuangan pemerintah dalam rangka perluasan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dilaksanakan untuk menindak lanjuti hasil Workshop Statistik Keuangan Pemerintah atau Government Financial Statistic (GFS) pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2012 di Jakarta.
Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan hasil workshop tersebut salah satu hal yang disepakati untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, yaitu bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus memulai peran dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah. Agar dapat mengemban peran tersebut maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep dan penerapan statistik keuangan pemerintah kepada pegawai, sehingga mampu membantu perluasan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Pemutakhiran Terakhir (Rabu, 07 November 2012 11:21)
|
PROVINSI MALUKU KINI MEMILIKI 4 KPPN PERCONTOHAN Liputan Soft Launching KPPN Percontohan Di KPPN Tual Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Soft lounching yang menandai pengoperasian 3 KPPN Percontohan tersebut berlangsung pada tanggal 1 oktober 2012 lalu di halaman KPPN Tual, JalanPahlawan Revolusi Kota Tual, yang sekaligus menandai beroperasinya KPPN Percontohan di Saumlaki dan Masohi. Pemutakhiran Terakhir (Kamis, 11 Oktober 2012 08:54)
KPPN Saumlaki Siap Menyongsong KPPN Percontohan Liputan Pelatihan Service Excellent KPPN Saumlaki
Dalam sambutannya di pembukaan acara, Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Panarring mengatakan bahwa seluruh pegawai KPPN Saumlaki harus mempersiapkan diri menghadapi implementasi KPPN Percontohan Tahap VI serta diharapkan kepada seluruh pegawai untuk siap berubah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Pemutakhiran Terakhir (Kamis, 11 Oktober 2012 08:44)
Liputan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Para Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 03 Agustus 2012 17:20)
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Mengadakan Forum Group Discusion Dalam Rangka Percepatan Realisasi APBN
Pemutakhiran Terakhir (Selasa, 17 Juli 2012 17:29)
|
- Vitalisasi Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Dalam Penyaluran dan Monitoring Evaluasi Kredit Program
- Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Revisi DIPA RKA-KL DIPA TA 2012 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Saumlaki
- Percepatan Penyerapan Dana APBN dan APBD Untuk Kesejahteraan Rakyat Maluku
- Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Revisi DIPA RKA-KL DIPA TA 2012 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Tual




















Ambon, kanwildjpbn-maluku.net - Dalam rangka pembentukan KPPN Percontohan tahap VI serta untuk lebih memantapkan pelayanan kepada mitra kerja, KPPN Saumlaki melaksanakan pelatihan Service Excellent yang dilaksanakan di Aula Gedung baru KPPN Saumlaki. Pelatihan service Excellent dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 dengan mengundang narasumber Pemimpin Bidang Layanan PT. BNI (Persero) Cabang Ambon dan didampingi Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Ambon, kanwildjpbn-maluku.net - Pada Hari Selasa (30/7) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku mendapatkan tamu kehormatan, yaitu kunjungan kerja Pimpinan DPRD beserta para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Tepat pukul 10.30 WIT rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua
Ambon,kanwildjpbn-maluku.net - Sebagaimana instruksi Presiden R.I. tentang percepatan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang mendapat tugas untuk memonitor percepatan realisasi APBN di Provinsi Maluku telah mengadakan beberapa kegiatan diantaranya adalah mengadakan pertemuan dengan para Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi Maluku yang realisasi non belanja pegawai-nya sampai dengan akhir Mei 2012 masih dibawah 30%. Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk Focus Group Discusion (FGD) yang dilaksanakan beberapa tahap dan setiap tahap pertemuan diundang sekitar 30-40 Satker. FGD tersebut bertujuan untuk melihat apa yg menjadi kendala para satker dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta solusi / strategi apa yg memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.