Get Adobe Flash player
  • Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Revisi DIPA RKA-KL DIPA TA 2012 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Ambon

    Dalam rangka mengimplementasikan PMK 49/PMK.02/2012 dan Perdirjen Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 maka Kanwil DJPBN Provinsi Maluku khususnya Bidang Pelaksanaan Anggaran telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Revisi RKA-KL DIPA TA 2012 dalam wilayah Pembayaran KPPN Ambon pada tanggal 22 dan 23 Mei 2012. Sedangkan untuk KPPN lainnya diadakan serentak di masing-masing KPPN Tual, KPPN Saumlaki dan KPPN Masohi pada tanggal 7 Juni 2012.

  • Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Revisi DIPA RKA-KL DIPA TA 2012 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Masohi.

    Mengimplementasikan PMK 49/PMK.02/2012 dan Perdirjen Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 maka Kanwil DJPBN Provinsi Maluku khususnya Bidang Pelaksanaan Anggaran telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Revisi RKA-KL DIPA TA 2012 dalam wilayah Pembayaran KPPN Tual pada tanggal 07 Juni 2012. Pelaksanaan Sosialisasi KPPN Masohi pada tanggal 7 Juni 2012.

  • Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Revisi DIPA RKA-KL DIPA TA 2012 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Saumlaki

    PMK 49/PMK.02/2012 dan Perdirjen Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 maka Kanwil DJPBN Provinsi Maluku khususnya Bidang Pelaksanaan Anggaran telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Revisi RKA-KL DIPA TA 2012 kepada seluruh satker dalam wilayah Pembayaran KPPN Saumlaki pada tanggal 07 Juni 2012.

  • Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Revisi DIPA RKA-KL DIPA TA 2012 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Tual

    Implementasi PMK 49/PMK.02/2012 dan Perdirjen Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 maka Kanwil DJPBN Provinsi Maluku khususnya Bidang Pelaksanaan Anggaran telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Revisi RKA-KL DIPA TA 2012 dalam wilayah Pembayaran KPPN Tual pada tanggal 07 Juni 2012. Pelaksanaan Sosialisasi serentak dilaksanakan pada masing-masing, KPPN Saumlaki dan KPPN Masohi pada tanggal 7 Juni 2012.

  • Vitalisasi Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Dalam Penyaluran dan Monitoring Evaluasi Kredit Program

    Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku bersama-sama dengan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dan Dinas Koperasi Provinsi Maluku serta Debitur Kredit Program melakukan Rapat Koordinasi Tentang Kredit Program di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Karang Panjang Ambon, Kamis, 21 Juni 2012

nilai-nilai-kementerian-keuangan.jpg
Galeri
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini35
mod_vvisit_counterKemarin55
mod_vvisit_counterMinggu ini35
mod_vvisit_counterMinggu lalu347
mod_vvisit_counterBulan ini1118
mod_vvisit_counterBulan lalu4916
mod_vvisit_counterSejak awal27955

We have: 3 guests online
IP Anda: 50.17.109.248
 , 
Hari ini: Mei 19, 2013
Jajak Pendapat
Menurut Anda, bagaimanakah pelayanan Kanwil DJPBN Maluku saat ini?
 
Pengguna

Liputan GKM Government Financial Statistic (GFS) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

gkm_gfsAmbon, kanwildjpbn-maluku.net - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, IBG Kartika Manuaba, hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, memberikan arahan tentang konsepsi dan penerapan statistik keuangan pemerintah dalam rangka perluasan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini dilaksanakan untuk menindak lanjuti hasil Workshop Statistik Keuangan Pemerintah atau Government Financial Statistic (GFS) pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2012 di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan hasil workshop tersebut salah satu hal yang disepakati untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, yaitu bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus memulai peran dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah. Agar dapat mengemban peran tersebut maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep dan penerapan statistik keuangan pemerintah kepada pegawai, sehingga mampu membantu perluasan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pemutakhiran Terakhir (Rabu, 07 November 2012 11:21)

Baca selengkapnya...

 

PROVINSI MALUKU KINI MEMILIKI 4 KPPN PERCONTOHAN

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan Di KPPN Tual Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

dsc_1550Ambon, kanwildjpbn-maluku.net- Sebuah kemajuan dalam manajemen layanan publik kembali dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Maluku di Bumi Seribu Pulau ini, dengan di operasikannya 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan mengikuti KPPN Ambon yang telah lebih dahulu menjadi KPPN Percontohan sejak tahun 2007. Dengan pengoperasian 3 KPPN percontohan tersebut, maka masyarakat di provinsi ini akan dapat menikmati pelayanan kelas satu yang berupa layanan satu atap (one stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi yang mampu memberikan informasi yang real time, serta layanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dari sumber daya yang berkualitas di KPPN Percontohan.

Soft lounching yang menandai pengoperasian 3 KPPN Percontohan tersebut berlangsung pada tanggal 1 oktober 2012 lalu di halaman KPPN Tual, JalanPahlawan Revolusi Kota Tual, yang sekaligus menandai beroperasinya KPPN Percontohan di Saumlaki dan Masohi.

Pemutakhiran Terakhir (Kamis, 11 Oktober 2012 08:54)

Baca selengkapnya...

 

KPPN Saumlaki Siap Menyongsong KPPN Percontohan

Liputan Pelatihan Service Excellent KPPN Saumlaki

serv_excl_2Ambon, kanwildjpbn-maluku.net - Dalam rangka pembentukan KPPN Percontohan tahap VI serta untuk lebih memantapkan pelayanan kepada mitra kerja, KPPN Saumlaki melaksanakan pelatihan Service Excellent yang dilaksanakan di Aula Gedung baru KPPN Saumlaki. Pelatihan service Excellent dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 dengan mengundang narasumber Pemimpin Bidang Layanan PT. BNI (Persero) Cabang Ambon dan didampingi Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya di pembukaan acara, Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Panarring mengatakan bahwa seluruh pegawai KPPN Saumlaki harus mempersiapkan diri menghadapi implementasi KPPN Percontohan Tahap VI serta diharapkan kepada seluruh pegawai untuk siap berubah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

Pemutakhiran Terakhir (Kamis, 11 Oktober 2012 08:44)

Baca selengkapnya...

 

Liputan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Para Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

kkw_sambut_dewanAmbon, kanwildjpbn-maluku.net - Pada Hari Selasa (30/7) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku mendapatkan tamu kehormatan, yaitu kunjungan kerja Pimpinan DPRD beserta para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Tepat pukul 10.30 WIT rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Fatani Sohilauw bersama Wakil Ketua DPRD, Mercy Christi Barends dan Ketua-Ketua Fraksi di DPRD Maluku dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Kebangsaan, Fraksi PKS, Fraksi APN dan Fraksi Demokrat, diterima Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, IBG Kartika Manuaba dan sejumlah staff di ruang kerja Kakanwil.

Pemutakhiran Terakhir (Jumat, 03 Agustus 2012 17:20)

Baca selengkapnya...

 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Mengadakan Forum Group Discusion Dalam Rangka Percepatan Realisasi APBN

copy of fgd1Ambon,kanwildjpbn-maluku.net - Sebagaimana instruksi Presiden R.I. tentang percepatan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang mendapat tugas untuk memonitor percepatan realisasi APBN di Provinsi Maluku telah mengadakan beberapa kegiatan diantaranya adalah mengadakan pertemuan dengan para Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi Maluku yang realisasi non belanja pegawai-nya sampai dengan akhir Mei 2012 masih dibawah 30%. Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk Focus Group Discusion (FGD) yang dilaksanakan beberapa tahap dan setiap tahap pertemuan diundang sekitar 30-40 Satker. FGD tersebut bertujuan untuk melihat apa yg menjadi kendala para satker dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta solusi / strategi apa yg memungkinkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemutakhiran Terakhir (Selasa, 17 Juli 2012 17:29)

Baca selengkapnya...